laporan KKN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya yang terus terlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini. Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini diajukan untuk memenuhi kelulusan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) semester VI pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ( STIH) Muhammadiyah Kotabumi Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

  1. Bapak Kuspermadi Putra, SH,MH, selaku Ketua STIH Muhammadiyah Kotabumi.
  2. Bapak Slamet Haryadi, SH,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami.
  3. Bapak M.Idran, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami.
  4. Bapak Kombes Pol.Drs.Napoleon Bonaparte, Dir Reskrim Polda DIY yang telah memberikan izin tempat penelitian dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami.
  5. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan KKN ini masih terdapat kekurangan yang menyebabkan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya suatu laporan yang lebih baik lagi. Namun demikian laporan ini diharapkan sedikitnya dapat memberikan mamfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Akhir kata semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………….. ii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang………………………………………………………………………………. 1

I.2. Tujuan dan Manfaat ………………………………………………………………………. 2

I.2.1. Tujuan ………………………………………………………………………………… 2

I.2.2. Manfaat ………………………………………………………………………………. 2

I.3. Waktu dan Tempat ………………………………………………………………………… 3

I.3.1 Waktu ………………………………………………………………………………….. 3

I.3.2 Tempat ………………………………………………………………………………… 3

I.4. Sistematika …………………………………………………………………………………… 3

BAB II  DISKRIPSI INSTANSI TEMPAT KKN

II.1. Visi dan Misi KAPOLDA DIY …………………………………………………….. 4

II.1.1. Visi KAPOLDA DIY ……………………………………………………….. 4

II.1.2. Misi KAPOLDA DIY ………………………………………………………. 4

II.2. Sejarah POLDA DIY …………………………………………………………………… 5

BAB III  METODE PENULISAN

III.1. Pendekatan Masalah …………………………………………………………………… 8

III.2. Sumber dan Jenis Data ………………………………………………………………… 8

III.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ………………………………… 9

III.4. Analisis Data  …………………………………………………………………………….. 10

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Keadaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ………………………………. 11

IV.2. Peran POLDA DIY ……………………………………………………………………. 12

IV.3. Jenis dan Macam Modus Operandi Kejahatan

Di Daerah Istimewa Yogyakarta …………………………………………………… 13

IV.4. Penanggulangan dan Penindakan Kejahatan ………………………………….. 14

IV.4.1. Peran POLDA DIY …………………………………………………………. 15

BAB V  PENUTUP

V.1. Kesimpulan …………………………………………………………………………………. 19

V.2. Saran ………………………………………………………………………………………….. 20

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

Bahwa Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) sebagai salah satu mata kuliah pengembangan Kompetensi Berkarya yang wajib di ikuti dan dilaksanakan oleh mahasiswa. Untuk mengikuti dan melaksanakan KKN, adalah mahasiswa semester VI yang sedang mengikuti mata kuliah KKN atau mahasiswa yang tahun sebelumnya  yang belum ikut karena sesuatu hal atau yang belum lulus KKN.

Dalam pelaksanaan KKN ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu hukum pada instansi tempat pelaksanan KKN untuk memahami masalah yang di hadapin dalam suatu instansi tempat pelaksanaan KKN. Selain pemahaman masalah yang di hadapin dalam pelaksanaan KKN ini mahasiswa dapat mengetahui bagimana berkerjanya hukum pada instansi pelaksanaan KKN.

Program pelaksanaan KKN ini juga dimaksudkan untuk mendekatkan mahasiswa kepada dunia kerja, sehingga saat mahasiswa selesai melaksanakan studi dibangku kuliah mahasiswa mampu beradaptasi di dunia kerja. Jadi mahasiswa tidak merasakan keraguan dalam penerapan ilmu hukum yang telah diterima dibangku perkuliahan.

Indikasi ditahun 2010 makin meningkatnya tindak pidana dengan berbagai modus yang semakin beraneka ragam ,untuk itu diharapkan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum KKN mandiri 2009-2010 dapat melakukan pengenalan langsung di bidang hukum.

I.2. TUJUAN DAN MANFAAT.

I.2.1. Tujuan.

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan KKN tahun Akademik 2010 mencakup aspek tujuan yaitu :

  1. Tujuan umum.

Tujuan umum dalam pelaksanaan KKn ini adalah mahasiswa mampu mengembangkan ilmu hukum dibangku kuliah dengan mengenali dan memahami masalah yang dihadapin dalam praktek dunia kerja hukum dalam lembaga/pemerintah maupun swasta. Mahasiswa dapat memberikan alternative solusi terhadap masalah hukum yang dihadapin oleh dunia kerja dimana mahasiswa melaksanakan KKN.

  1. Tujuan khusus.

Mahasiswa mampu meningkatkan kemahiran hukum dari pengalaman KKN sesuai bidang hukum yang diminatin dalam dunia kerja yang berskala nasional dan transnasional. Memperkenalkan mahasiswa kepada lingkungan fisik, administratif, akademis dan social psikologis tempat KKN berlangsung, dan mengaplikasikan ilmu yang didapat bangku perkuliahan kepada dunia kerja.

I.2.2. Manfaat.

Ada pun  manfaat yang di dapat oleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKN ini ialah :

  1. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dari dunia kerja mengenai berkerjanya hukum pada lembaga kerja berskala nasional dan transnasional.
  2. Mahasiswa memperoleh pengetahuan praktis dari bekerjanya hukum dengan prosedur mekanisme dan pelaksanaan aturan dan implementasi hukumnya.
  3. Mahasiswa dapat menaplikasikan hasil pengalaman KKN dengan pengetahuan di bangku kuliah secara arif dan solutif.

I.3. WAKTU DAN TEMPAT.

I.3.1. Waktu.

Kegiaatan KKN Tahun Akademik 2010 dilaksanakan selama 5 hari pada tanggal 6 s/d 11 juli 2010.

I.3.2. Tempat.

Tempat pelaksanaan KKN Di Daerah Istimewa Yogyakarta, di instansi Kepolisian Republik Iindonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

I.4. SISTEMATIKA.

Dalam Laporan KKN ini penulis membagi menjadi 5 Bab, untuk memudahkan membaca dan memahami isi Laporan KKN ini. 5 Bab tersebut yaitu :

  1. I.            PENDAHULUAN.
  2. II.            DISKRIPSI INSTANSI TEMPAT KKN.
  3. III.            METODE, TEORI ATAU DASAR HUKUM.
  4. IV.            HASIL DAN PEMBAHASAN
  5. V.            PENUTUP.

BAB II

DISKRIPSI INSTANSI TEMPAT KKN

II.1.Visi dan Misi KAPOLDA DIY.

II.1.1. Visi KAPOLDA DIY.

“ Terwujudnya postur Polri yang jujur, disiplin, komunikatif, cinta kasih dan selalu bersyukur sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum diwilayah hukum Polda DIY “

II.1.2. Misi KAPOLDA DIY.

  • Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap atau responsif, dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
  • Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah hukum Polda DIY, serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas dengan mengembangkan Community Policing.
  • Memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
  • Menegakkan hukum secara proporsional, obyektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
  • Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polda DIY guna mendukung operasional tugas Polri melalui pendekatan kejujuran, disiplin, kamunikasi, cinta kasih, dan selalu bersyukur

II.2. Sejarah POLDA DIY.

Pada tanggal 10 Juli 1948 Undang-Undang no.2 Tn 1948 yang di tetapkan di Yogyakarta, kepada Penilik Kepolisian merubah namanya menjadi Kepala Kepolisian Propinsi DIY menjadi Kepolisian Wilayah Yogyakarta. Pada saat itu Polisi Wilayah hanya terdapat bagian sbb:

  1. Bagian umum
  2. Bagian Reserse Kriminal
  3. Bagian Pegawas Aliran Masyarakat

Demikian dengan Polisi Sub Wilayah mempunyai bagian yang sama dengan Polisi Wilayah, dengan terbentuknya Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 17 Agustus 1950 pada Polisi Sub Wilayah terdapat pos-pos polisi. Disusul dengan order Kepala Kepolisian Negara tanggal 13 Mei 1951 No.2/II/1951, pada kantor Polisi Wilayah bertambah bagian-bagiannya yaitu :

  1. Bagian Umum.
  2. Bagian Pengawas Aliran Masyarakat.
  3. Bagian Reserse Kriminal.
  4. Bagian Keuangan.
  5. Bagian Perlengkapan.

Sehubungan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No: I / 1957 tentang pembentukan daerah Swantara , maka susunan Kepolisian berubah. Kepolisian Wilayah Yogyakarta dirubah menjadi Distrik Kepolisian Yogyakarta , sedangkan Kepolisian kecamatan diubah menjadi Sektor Kepolisian.

Perubahan nama dan type Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1967 s/d 2002 yaitu :

  1. Berdasarkan peraturan MENPANGAK No.Pol.: 5 / PRT / Menpangak / 1967 tanggal 1 Juli 1967 Kepolisian Yogyakarta menjadi Komando Daerah Inspeksi Yogyakarta.
  2. Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: 41/ SK / Kapolri tanggal 25 April 1971 Komando daerah Inspeksi Yogyakarta diubah menjadi Komando Antar Resort ( KOMTARRES ) Yogyakarta.
  3. Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: Skep / 55 / VII / 1977 tanggal 1 Juli 1977 KOMTARRES Yogyakarta menjadi Komando Wilayah 96 ( KOWIL 96 ) Yogyakarta.
  4. Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: Skep / 108 / 1985 tanggal 1 Juli 1985 KOWIL 96 Yogyakarta menjadi Kepolisian Wilayah (POLWIL) Yogyakarta, sedangkan pada bulan September 1989 Polwil yang terletak di Jln. Malioboro di pindahkan ke Jln. Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta.
  5. Berdasarkan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / 08 / IX / 1996 tanggal 16 September 1996 POLWIL Yogyakarta menjadi Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta type C.
  6. Berdasarkan Keputusan Menhankam/ Panglima TNI No.Pol.: Kep/ 14 / M/ 1999 tanggal 30 Agustus 1999 Kepolisian Daerah mengalami Validasi dari type C menjadi type B.
  7. Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober tentang perubahan struktur Polda pola umum Polda DIY.
  8. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / 58 / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang penetapan Dik Pam Pariwisata di Polda DIY dan Polda Bali.

Saat ini Polda DIY memiliki 1 Poltabes, 4 Polres dan 73 Polsek yang tersebar di seluruh wilayah dengan perincian sbb:

  1. Poltabes Yogyakarta membawahi 14 Polsek.
  2. Polres Sleman membawahi 18 Polsek.
  3. Polres Bantul membawahi 17 Polsek.
  4. Polres Kulonprogo membawahi 17 Polsek
  5. Polres Gunung Kidul membawahi 18 Polsek

Dari riwayat perkembangan Polda DIY ini tentunya membawa dampak /konsekuensi baik dari segi organisasi dan sumber daya manusia untuk lebih meningkatkan dalam melayani, mengayomi, dan melindungi kepada masyarakat di wilayah hukum Polda DIY.

BAB III

METODE PENULISAN

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam KKN Mandiri, diperlukan metode ilmiah yang disebut metodologi.Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

III.1  Pendekatan Masalah :

Pendekatan masalah yang digunakan dalam laporan ini adalah :

  1. Pendekatan secara normative, yaitu penedekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah teori – teori, konsep – konsep, pandangan – pandangan serta perumusan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian perpustakaan.
  2. Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan jalan melihat langsung di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

III.2   Sumber dan Jenis Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis ,terarah dan bertujuan, maka data yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi.Data yang digunakan dalam laporan ini yaitu:

  1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelotian di lapangan atau dengan mengadakan wawancara terhadap Kapolda, Dir reskrim dan para anggotanya.
  2. Data Skunder,adalah data yang diperoleh dari study kepustakaan dengan cara membaca,mencatat,dan mengutip bahan – bahan tentang Polda DIY

III.3   Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

  1. Studi Pustaka

Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan dengan jalan mempelajari,menelaah dan mengutip data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

  1. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer,dengan cara observasi dan wawancara, observasi dimaksudkan adalah pengamatan dan pencatatan data yang dilakukan di lokasi penelitian. Sedangkan wawancara adalah proses Tanya jawab secara langsung dengan pihak – pihak terkait dalam penelitian ini

Dalam wawancara tersebut terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang bersifat garis besarnya saja sebagai pedoman dalam melakukan wawancara,kemudian pertanyaan tersebut selanjutnya dikembangkan pada saat wawancara berlangsung

Adapun pihak yang menjadi responden penulis untuk diwawancarai adalah:

  • Drs. Napoleon Bonaparte ( DIR RESKRIM Polda DIY)

III.4 Analisis Data.

Dari keseluruhan data yang sudah didapat, kemudian dip roses melalui pengolahan data dengan cara :

  1. Editing, yaitu data yang telah diproleh diperiksa kelengkapan dan kejelasan.
  2. Coding, yaitu mengklarifikasi jawaban responden sesuai kebutuhan dalam permasalahan yang ada.
  3. Analisis Data, dari keseluruhan data yang diperoleh ,maka kegiatan yang terakhir dilakuakan adalah menganalisis data.Dalam menganalisis data ,penulis melakukannya secara deskriptif kulitatif,yaitu menguraikan data kedalam bentuk kalimat secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan,sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian

BAB IV

HASIL dan PEMBAHASAN

IV.1. Keadaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara Geografis posisi Daerah Istimewa Yogyakarta diantara 7º.33 sampai 8º.12 LS dan 11º.00 sampai 11º.50 BT. Yang mana Daerah Istimewa Yogyakarta berbatasan dengan :

  • Selatan             : Lautan Indonesia
  • Tengggara        : Kabupaten Wonogiri
  • Timur Laut      : Kabupaten Klaten
  • Barat Laut       : Magelang
  • Barat                : Purworejo

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah 579679 KM2 dengan jumlah penduduk 3.434.534 ( pada 2007 ) dimana Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 5 Kabupaten dan Kotamadya yaitu:

  1. Kotamadya Yogyakarta.
  2. Kabupaten Bantul.
  3. Kabupaten Sleman.
  4. Kabupaten Gunung Kidul.
  5. Kabupaten Kulon Progo.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

  1. Penangkapan hasil ikan di Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul dan Kab. Kulon Progo
  2. Penambangan batu kalsit di Kab. Gunung Kidul
  3. Penambangan batu kapur di Kab.Gunung Kidul dan Kab. Kulon Progo
  4. Penambangan pasir, perikanan air tawar dan perkebunan salak di Kab. Sleman
  5. Pasir besi di pantai Kulon Progo yang belum dikelola sama sekali

IV.2. Peranan POLDA DIY.

Untuk membahas peranan Polda DIY dalam tindak pidana yang sering terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, harus kita ketahui dahulu mengenai DIR RESKRIM Polda DIY atau yang dikenal DIREKTORAT RESERSE DAN KRIMINAL.

Dit Reskrim adalah unsur pelaksana Utama Polda yang berada dibawah Kapolda. bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dan fungsi Laboratorium Forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum , koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam menyelenggaraka tugas dimaksud Dit Reskrim menyelenggarakan fungsi sbb :

  • Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Dit Reskrim , dalam lingkungan Polda
  • Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak pidana umum dan tertentu , dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja , anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
  • Penyelenggaraan fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayan umum.
  • Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidak PPNS.
  • Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim.

IV.3. Jenis dan Macam Modus Operandi Kejahatan di DIY.

DIY merupakan salah satu kota Pariwisata di yang ada di Indonesia yang diminatin oleh para wisatawan yang berasal dari dalam Negeri maupun manca Negara. Selain sebagai kota Pariwisata DIY juga disebut sebagai kota pelajar, dimana DIY memiliki ratusan universitas maupun perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Mahasiswa yang kuliah di unversitas/perguruan tinggi yang berada di DIY tidak hanya berasal dari dalam negeri akan tetapi ada juga dari Negara tetangga. Dengan demikian di DIY terdapat berbagai macam perkumpulan maupun komunitas mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di dalam negeri maupun dari Negara tetangga.

Begitu banyaknya komunitas atau perkumpulan dari berbagai mahasiswa yang berasal dari luar daerah DIY baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tidak menutup kemungkinan di DIY rawan akan terjadi tindak pidana, yang diakibatkan oleh gesekan-gesakan antara komunitas maupun perkumpulan yang ada di DIY.

Adapun data tindak pidana yang terjadi yang ada di POLDA DIY adalah :

No. Jenis Kejahatan Modus Operandi
1.

2.

3.

4.

5.

CURAS

CUR MOBIL

CURANMOR

ANIRAT

PEMBUNUHAN

–       Dengan merusak

–       Todong dengan Senpi, bacok dengan Sajam, sekap korban, dan rampas paksa akibatkan korban luka.

–       Rusak kunci dengan kunci palsu.

–       Pukul korban dengan alat atau tangan kosong.

–       Tusuk atau bacok dengan sajam.

IV.4. Penanggulangan dan Penindakan Kejahatan.

Perkembangan globalisasi juga  berekses negatif, dengan kemunculan dan berkembangnya kejahatan kontemporer sejalan dengan perkembangan tersebut dan kemajuan iptek terutama teknologi informasi. Masyarakat dan negara dunia sudah menjadi satu, perubahan terjadi sangat cepat, disertai keterbukaan hubungan antar bangsa dan negara, yang tiada batas-batas kekuasaan, pasar, pemanfaatan teknologi, aliran barang dan jasa, serta pengetahuan manusia.

Perubahan di suatu wilayah dapat ikut menentukan perubahan di wilayah lain secara global. Norma-norma, tatanan, ikatan yang mendunia menelusup dan menguasai segala kompleksitas dan keanekaragaman lokal, identitas etnik–bangsa, sehingga melahirkan penyeragaman, yang barang tentu berakibat ketidakseimbangan terjadi di antara negara-negara, komunitas-komunitas kekuasaan dan penguasaan aneka sumber daya.

Perkembangan globalisasi, khususnya ekonomi bermuatan ekses positif maupun negatif. Dalam hal ini perlunya peran hukum dalam kehidupan perekonomian, yang bersifat nasional maupun internasional, yang tidak dapat dibedakan lagi karena pengaturan hukum sudah menjadi global. Sehubungan dengan potensi kriminal terkait dengan pendayagunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.

IV.4.1 Langkah-Langkah Kebijakan Penanggulangan dan Penindakan Kejahatan.

Untuk melakukan penanggulangan kejahatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, POLDA DIY berupaya dengan melakukan langkah-langkah kebijakan. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh POLDA DIY ini antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Melaksanakan Operasi Mandiri Kewilayahan / Terpusat.

Operasi yang telah dilakukan oleh POLDA DIY dari tahun 2009 s/d 2010 yaitu:

No

Sandi Ops Tgl Pelaks Sasaran

Ket

1

2

3

4

5

Ops Curas Progo

2010

Ops Pekat Progo

2009

Ops Curat Progo

2009

Ops Haki Progo

2009

Ops Curanmor Progo 2009

26 Mar s/d 9

Apr 2010

14 s/d 28

Agsts 2009

14 s/d 28

Peb 2009

21 s/d 30

Okt 2009

2 s/d 16

Nop 2009

Kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Penanggulangan ke jahatan premanisme, perjudian,pornografi, miras dan kejahatan lainnya.

Kejahatan pencurian dengan pemberatan

Penanggulangan ter hadap penyalahguna an CD, DVD, MP3, baik musik / film bajakan, persewaan film porno dan sofware bajakan serta buku dan karya ilmiah bajakan.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ops mandiri kewilayahan

Ops mandiri kewilayahan

Ops mandiri kewilayahan

Ops mandiri kewilayahan

Ops mandiri kewilayahan

  1. Menempatkan Personil Dengan Memperhatikan Wilayah Rawan.
  2. Meningkatkan upaya pengungkapan kasus, untuk memungkinkan masyarakat Yogyakarta mempunyai kepercayaan dan kemampuan serta turut peduli dalam mendukung operasi kepolisian.
  3. Membangun kepercayaan dari masyarakat sebagai organisasi yang peduli dan kredibel, mampu membangun kerjasama / partnership dengan Instansi Pemerintah Daerah untuk menciptakan rasa aman dan mulai membangun kesempatan agar semakin tangguh menghadapi kompleksitas kejahatan.
  4. Memperluas kepercayaan berbagai lapisan masyarakat terhadap Polri khususnya Dit Reskrim Polda DIY.
  5. Memberdayakan penyelidikan dan penyidikan dibawah pada tingkat Polres dan Polsek makin efisien dan efektif.
  6. Mengimplementasikan manajemen kepolisian yang profesional melalui :
  1. Mewujudkan penyidik dan penyidik pembantu yang profesional dan proporsional dalam rangka menegakkan hukum, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
  2. Melaksanakan peningkatan ketrampilan personil dengan cara mengikutsertakan dalam pelaksanaan pelatihan.
  3. Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana teknologi modern yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan cyber crime.
  • Manajemen administrasi, keuangan dan anggaran yang akuntabel, efisien dan lancar.
  • Manajemen sumber daya manusia Dit Reskrim Polda DIY yang mahir, terpuji dan patuh hukum.
  1. Meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan pada semua dimensi   misi Polda DIY.
  1. Mendekatkan dan meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat seluas-luasnya dan sepanjang waktu 24 jam setiap hari, dengan berbekal etika dan perilaku dan pelayanan yang profesional, manusiwi, tegas serta tidak diskriminatif.
  1. Mempercepat proses penegakan hukum atas semua pelanggaran hukum yang tergolong pada 4 ( empat ) jenis kejahatan : kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan atas kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
  2. Bersama seluruh komponen bangsa memelihara dan mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.
  3. Melanjutkan penyempurnaan sistem rekrutmen personel Reskrim melalui mekanisme serta ikut menyempurnakan kurikulum BA Magang Reskrim guna perubahan perilaku anggota Reskrim sejak magang dengan output mahir, terpuji dan trampil dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
  4. Mengembangkan fasilitas dan meteriil / peralatan Polri baik bersumber dari APBN maupun APBD, guna menunjang pelaksanaan tugas operasional sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.
  5. Memantapkan pelaksanaan penataan sistem dukungan anggaran, baik yang berkaitan dengan DIPA sebagai otorisasi, anggaran berbasis kinerja maupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta perubahan menjadi domain sipil dalam fungsi ketertiban dan keamanan sub fungsi keamanan, selanjutnya dijabarkan menjadi 8 program yang mewadahi berbagai kegiatan Polri.
  6. Memelihara dan meningkatkan kemampuan penyidik / penyidik pembantu melalui pelatihan – pelatihan dan ketrampilan secara terus menerus dan konsisten.
  7. Memelihara soliditas institusi Polri Polda DIY dan menindak tegas oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum.
  8. Mengamankan setiap kebijaksanaan pemerintah dan melakukan antisipasi dini terhadap penyimpangan yang mengarah kepada disintregasi bangsa dan timbulnya gejolak sosial.
  1. Dalam rangka penegakan hukum, melaksanakan penanggulangan kejahatan yang dibagi menjadi 4 ( empat ) kelompok yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang bersifat kontijensi, secara konsinten dan berkeadilan.
  2. Melaksanakan koordinasi dengan Criminal Justice System dan unsur terkait secara rutin dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum.
  3. Melaksanakan pelayanan Kepolisian, bimbingan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN.

Berdasarkan laporan hasil penelitian lapangan ( survey ) di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta hal yang menghambat kegiatan aparat dalam rangka Penanggulangan dan penindakan   kejahatan yang terjadi wilayah hukum Polda DIY ialah :

·         Pencapaian tingkat profesionalisme aparat penegak hukum yang belum optimal.

·         Belum meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, juga menyebabkan banyaknya sumber kriminalitas yang tidak dilaporkan oleh masyarakat.

·         Kondisi kesadaran hukum masyarakat yang rendah sebagai akibat tingkat pendidikan yang belum memenuhi harapan masyarakat.

·         Kekurangresponan aparat menanggapi laporan masyarakat menyebabkan timbulnya kecenderungan main hakim sendiri dalam penyelesaian kasus – kasus pelanggaran hukum tertentu.

V.2. SARAN.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran berupa berikut :

  • Mengembangkan sistem dan metode pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kejahatan dalam rangka penegakan hukum.
  • Membangun performen penyidik dan penyidik pembantu yang profesional, yang memiliki integritas kepribadian yang handal, patuh hukum, bertanggung jawab dan menjunjung HAM.
  • Mengembangkan sistem dan manajemen pelaksaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum.
  • Membangun dan meningkatkan kemampuan profesional penyidik dan penyidik pembantu untuk penanganan kasus konvensional, kasus transnasional, kasus yang merugikan kekayaan negara dan kasus berimplikasi kontijensi.
  • Membangun dan melengkapi sarana dan peralatan penyidikan untuk penanganan tindak pidana konvensional sampai dengan kejahatan transnasional.
  • Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi forensik dan identifikasi kepolisian dalam rangka mengembangkan kemampuan penyidikan tindak pidana secara ilmiah.
  • Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memberantas kejahatan bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan sebagai negara hukum.
  • Memelihara solidaritas institusi Dit Reskrim dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi sebagai upaya menyamakan visi dan misi Dit Reskrim.
  • Menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian dalam rangka mendukung penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T.Kansil.1986.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Balai Pustaka. Jakarta.

M.Yahya Harahap.1985.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.Pustaka Kartini.Jakarta.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah.2003.Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

Poernomo Bambang.1993.Asas Hukum Pidana.Ghalia Indonesia.Yogyakarta.

Schamffmeister.2003.Hukum Pidana.Liberty.Yogyakarta

LAPORAN KULIAH KERJA NYATA

PENEGAKAN HUKUM PIDANA

TERKAIT DENGAN MODUS OPERANDI KEJAHATAN NASIONAL DAN TRANSNASIONAL

Di

POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh

Nama         : WINCI KIKI SYAHFUTRA

Npm           : 0702862096………………..

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH

KOTABUMI LAMPUNG

TAHUN 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: