makalah kriminologi

Makalah

Kriminologi Hukum

KORUPSI MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

 

Disusun Oleh:

Nama      : Winci Kiki Syahfutra

NPM        : 0702862096

Dosen      : Erhimsyah,SH,.M.Hum

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH
KOTABUMI

2010

 

 

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat-Nya. Alhamdulilaah Makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah KRIMINOLOGI HUKUM dengan Judul “KORUPSI MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA”, karena terbatasnya ilmu yang dimiliki oleh penulis maka Makalah ini jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan Makalah ini. Semoga bantuan dan bimbingan yang telh diberikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Akhirnya penulis berharap semoga Makalah ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Kotabumi ,      Juli 2010

 

Penulis

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………. i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………….. ii

BAB I PENDAHULUAN

A     Latar Belakang………………………………………………………………….. 1

B     Permasalahan …………………………………………………………………… 2

BAB II PEMBAHASAN

  1. Makna Tindak Pidana Korupsi…………………………………………………. 3
  2. Korupsi dan Politik Hukum Ekonomi………………………………………….. 5
  3. Korupsi dan Desentralisasi…………………………………………………….. 9
  4. Memberantas Korupsi Demi Pembangunan Ekonomi………………………. 12

BAB III KESIMPULAN…………………………………………………………….   15

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………….   16

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Peraturan Perundang – Undangan merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan senabagai Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tebah pilih. Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terdapat gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi Akhir-akhir ini.

Para pejabat Negara menjadikan kasus korupsi dijadikan senjata ampuh dalam pidatonya, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun  tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi di Indonesia. Lemahnya hukum di Indonesia dijadikan senjata ampuh para koruptor untuk menghindar dari tuntutan.

Kasus korupsi mantan Presiden Suharto, contoh kasus korupsi yang yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Padahal penyelesaian kasus-kasus korupsi Soeharto dan kroninya, dana BLBI dan kasus-kasus korupsi besar lainnya akan mampu mentimulus program pembangunan ekonomi di Indonesia.

 

B. Permasalahan

  1. Bagaimana korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia?
  2. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktek korupsi tersebut?
  3. Bagaimana Mutiplier effec bagu efesiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di Indonesia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A. Makna Tindak Pidana Korupsi

Jeremy Pope dalam bukunya Confronting: The Elemen of National Integrity System, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatianan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, dictator yang meletakakan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam system social politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa lebih parah berarti dalam system social politiknya teleransi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggran hak asasi manusia, lanjut Pope.

Menurut Dleter Frish, mantan Direktur Jendral Pembangunan Eropa. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alas an keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan public, korupsi selalu menyebabkan situasi social ekonomi tak pasti (uncertenly).

 

 

Ketidakpastian ini tidak asimetris informasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Sector swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi, Akhiar Salmi dalam makalahnya menjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tidak pidana korupsi sebagaimana Maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Mubaryanto, Penggiat Ekonomi Pancasila, dalamdalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang kini kita lunakan menjadi “KKN”.

Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barang kali beralasan karena praktek korusi korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak “penggantian” ini tidak baik karena KKN ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingakan dengan penggunaan kata korupsi secara gambling dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan nepotisme.

 

 

  1. B. Korupsi dan Politik Hukum Ekonomi

Korupsi merupakan permasalan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dengan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media masa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi.

Dimensi politik hukum yang merupakan “kebijakan pemberlakuan” atau “anactment policy”, merupakan kebijakan pemberlakuan sangat dominant di Negara berkembang, pengusaha tepatnya, untuk hal yang bersifat negatif atau positif. Dan konsep perundang-undangan dengan dimensi seperti ini dominant terjadi di Indonesia, yang justru membuka pintu bagi masuknya praktek korupsi melalui kelemahan perundang-undangan.

Fakta yang terjadi menunjukan bahwa Negara-negara industri tidak dapat lagi menggulur Negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena melalui korusilah system ekonomi social rusak, baik Negara maju dan berkembang. Bahkan dalam buku “The Confession of Economic Hit Man” John Pakin mempertegas peran besar Negara adidaya seperti Amerika serikat melalui lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia dan perusahaan Multinasional terperangkap dalam hutang luar Negeri yang luar biasa besar, seluruhnya dikorup oleh pengusaha Indonesia saat ini.

 

Demokrasi dan metamorfosis Korupsi pergeseran sistem, melalui tumbangnya kekuasaan Icon orde baru, Soeharto, membawa berkah bagi tumbuhnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Reformasi, begitu banyak orang menyebutperubahan tersebut. Namun sayangnya reformasi harus dibayar mahal oleh Indonesia melalui rontoknya fondasi ekonomi yang memang “Budle gum” yang setiap saat siap meledak itu.

Kemunafikan (Hipocrassy) menjadi senjata ampuh untuk membodohi rakyat. Namun, apa mau ditanya rakyat tak pernah sadar, dan terbuai oleh lembut lagu dan kata tertata rapi dari hipocrasi yang lahir dari mulu para pelanjut cita-cita dan karakter orde baru. Dulu korupsi tertralisasi di pusat kekuasaan, seiring otonomi dan desentralisasi daerah yang diikuti oleh desentralisasi pengelolaan kekuangan daerah, korupsi mengalami pemerataan dan pertumbuhan yang signefikan. Disharmonisasi politik ekonomi social, grafik pertumbuhan jumlah rakyat terus naik karena korupsi.

Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia praktek korupsi makin mudah ditemukan diberbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial., kepentingan pribadi menjadi pilihan utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi prilaku sosial sebagaian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas public.

 

 

 

Biro prlayanan public justru digunakan oleh pejabat public untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan public, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan kedua alasan ini menyeruak di Indonesia, justru memfasilitasi korupsi. Mubaryanto menjelaskan, kunci dari pemecahan masalah korupsi adalah keberpihakan pemerintah pada keadilan.

Korupsi harus dianggap menghambat pewujudan keadilan sosial, pembangunan sosial, dan pembangunan moral. Jika sekarang korupsi telah menghinggapi anggota-anggota legislative di pusat dan di daerah, bahayanya harus dianggap jauh lebih parah karena mereka (anggota DPR/DPRD) adalah wakil rakyat.

Jika wakil-wakil rakyat sudah “berjamaah” dalam berkorupsi maka tindakan ini jelas tidak mewakili aspirasi rakyat, jika sejak krisis multidimensi yang berasal dari krimon 1997/1998 ada anjuran serius agar pemerintah berpihak pada ekonomi rakyat (dan tidak pada konglomerat), dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, maka ini berarti harus ada keadilan politik.

Keadilan ekonomi dan keadilan social sejauh ini tidak terwujud di Indonesia karena tidak  kembangkannya keadilan politik. Keadilan politik adalah aturan main berpolitik yang adil, atau menghasilkan keadilan bagi seluruh warga Negara.

 

 

Kita menghimbau para filosof dan ilmuan-ilmuan social, untuk bekerja keras dan berpikir secara empiric indktif yaitu selalu menggunakan data-data empiric dalam berargumentasi, tidak hanya berpikir secara teoritis saj, lebih-lebih dengan selalu mengacu pada teori-teori berat.

Dengan berpikir empiric kesimpulan-kesimpulan pemikiran yang dihasilkan akan langsung bermanfaat bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan masa sekarang. Misalnya, adilkah orang-orang kaya kita hidup mewah ketika pada saat yang sama masih sangat banyak warga bangsa yang harus mengemis sekedar untuk makan.

Negara kaya atau miskin sama saja, apabila tidak ada itikad baik untuk memberantas praktek korup maka akan selalu mendestruksi perekonomian dalam jangka pendek maupun panjang. Banyak bukti yang menunjukan bahwa skandal ekonomi dan korupsi sering terjadi dibanyak Negara kaya dan makmur dan juga terjadi dari kebejatan moral para cleptocrasy di Negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia.

Pembangunan ekonomi sering dijadikan asalan untuk mengendalikan sumber dya alam kepada perusahaan multinasional dan negar adi daya yang Didalamnya telah terkemas praktik korupsi untuk menumpuk pundik-pundi harta bagi kepentingan politik dan pribadi maupun Kelompoknya.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. C. Korupsi dan Desentralisasi

Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan perubahan paling mencolok Setelah reformasi digulirkan. Desentralisasi di Indonesia banyak pengamat ekonomi merupakan kasus Pelaksanaan desentralisasi terbesar di dunia, sehingga Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menjadi kasus menarik bagi studi banyak ekonomi dan pengamat politik dunia. Kompleksitas permasalahan muncul kepermukaan, yang paling mencolok adalah terkuangnya sebagian kasus-kasus korupsi para birokrat daerah dan anggota legislative daerah.

Hal ini merupakan fakta bahwa praktek korupsi telah mengakar dalam kehidupan social politik ekonomi di Indonesia. Pemerintah daerah menjadi salah satu motor pendobrak pembangunan ekonomi. Namun juga sering membuat makin parahnya high cost economy di Indonesia, karena munculnya penguatan-penguatan yang lahir melalui Perda (pendapan daerah) yang dibuat dalam rangka meningkatkan PAD (pendapatan daerah) yang membuka ruang-ruang korupsi baru di daerah.

Mereka tidak sadar, karena praktek itulah inpestor menahan diri untuk masuk daerahnya dan memilih daerah yang memiliki potensi biaya rendah dengan akibat itu semua kemiskinan meningkat karena Lapangan pekerjaan menyempip dan pembangunan ekonomi pembangunan di daerah terhambat boro-boro memacu PAD.

 

 

Terdapat bobot yang menentukan daya saing infestasi daerah. Pertama, factor kelembagaan. Kedua, factor inpraskruktur, ketiga, fakor social politik. Keempat, factor ekonomi daerah. Kelima, factor ketenaga kerjaan hasil penelitian komite pemantauan Pelaksanaan otonomi daerah (KPPOD) menjelaskan pada tahun 2002 faktor kelembagaan dalam hal ini pemerintah daerah sebagai factor penghamabat terbesar bagi inpestasi.

Hal ini berarti birokrasi menjadi penghambat utama bagi infestasi yang menyebabkan munculnya Haighcost economy yang beratri praktek korupsi yang melalui pungutan-pungutan liar yang berarati liar dan dana pelican marah pada awal Pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah terserbut. Dan jelas ini emnhambat tumbuhnya kesempatan Kerja dan pengurangan kemiskinan di daerah karena korupsi di birokrasi daerah. Namun, pada tahun 2005 faktor penghambat utama tersebut berubah.

Kondisi social politik dominant menjadi hambatan bagi tumbuhnya di daerah. Pada 2005 banyak daerah banyak melalukan pemilihan Kepala daerah (Pilkada secara langsung yang menyebabkan instabilitasi politik di daerah yang membuat enggan para inspector untuk menanam modalnya di daerah. Dalam situasi politik ini, inspector local memilih modalnya kepada ekspestasi politik dengan membantu pendanaan kampanye calon-calon Kepala daerah tertentu dengan harapan akan memperoleh kemenagan dan memperoleh proyek pembangunan di daerah sebagai imbalannya.

 

 

 

 

Kondisi seperti ini tidak akan menstimulus pembangunan ekonomi. Justru  hanya akan memperbesar pengeluaran pemerintah (Goverenment expenditure) karena para inspector hanya mengerjakan prokyek-proyek pemerintah tanpa menciptakan aut put baru di luar pengeluaran pemerintah (biaya aparatur Negara) bahkan akan berdampak pada inspestasi pengeluaran pemerintah.

Karena untuk meningkatkan PAD-nya mau-tidak mau pemerintah harus mengenjot pemdapatan dari pajak dan retrevusi melalui berbagai Perda (peraturan daerah) yang menciptakan ruang bagi praktek korupsi. Titik tolak pemerintah daerah untuk memperoleh PAD yang tinggi inilah yang menjadi yang menjadi penyebab munculnya haigh cost economy yang melahirkan ekonomi tersebut akan di dukung oleh birokrasi yang  njelimet.

Seharusnya titik tolak daerah adalah pembangunan ekonomi daerah dengan menarik infestasi daerah yang sebesar-besarnya dengan merampingkan birokrasi dan memperpendek jalur serta jangka Waktu pengurusan Dokumen usaha serta membersihkan birokrasi dari prektek korupsi. Peneingkatan PAD (pendapatan asli daerah), pengurangan jumlah pengurangan jumlah penganguran dan kemiskinan pasti mengikuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. D. Memberantas Korupsi Demi Pembangunan Ekonomi

Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghamabt pengembangan system pemerintahan demokratis. Korusi Memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau Kelompok, yang mengesampingkan kepentingan public. Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah menikmati pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pendekatan yang paling ampuh dalam melawan korupsi di Indonesia. Pertama, mulai dari meningkatkan standar tata pemerintahan melalui konstruksi integritas nasional. Tata pemerintahan modern mengedepankan system tanggung gugat dalam tatanan seperti ini harus muncul pers yang bebas dengan batas-batas undang-undang, yang juga harus mendukung terciptanya tata pemerintah dan masyarakat yang bebas dari korupsi.

Demikian pula dengan pengadilan. Pengadilan merupakan bagian dari tata pemerintahan, yudikatip tidak lagi menjadi hamba penguasa. Namun memiliki ruang kebebasan menegakan kedaulkatan hukum dan peraturan dengan Demikian akan terbentuk lingkaran perbaikan yang memungkin seluruh pihak untuk melalukan pengawasan, dan pihak lain diawasi. Namun, konsep ini sangat mudah dituliskan atau dikatakan dari pada dilaksanakan. Setidaknya dibutuhkan waktui yang cukup lama untuk membangun pilar-pilar.

 

 

Bangunan integritas nasional yang melakukan tugas-tugas yang efektif dan berhasil menjadikan tindakan korupsi sebagai prilaku beresiko yang sangat tinggi dengan hati yang sedikit. Kedua, hal yang paling sulit dan punda mental dari semua perlawanan terhadap korupsi adalah bagaimana membangun kemauan politik (political will).

Kemauan politik yang dimaksud bukan sekedar kemauan para politis dan orang-orang yang berkecimbung dalam ranah politik. Namun, ada yang lebih penting sekedar itu semua. Yakni, kemauan politik yang termanisfestasikan dalam bentuk keberanian yang didukung oleh kecerdasan sasial masyarakat sipil atau warga Negara dari berbagai elemen atau sastra social.

Sehingga jabatan politik tidak lagi digunakan secara mudah untuk memperkaya diri, namun sebagai tanggung jawabuntuk mengelola dan bertanggung jawab untuk merumuskan gerakan mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, para politis dan pejabat Negara tergantung dengan suara masyarakat sipil. Artinya kecerdasan social politik dari masyarakat sipil-lah yang memaksa para politisi dan pejabat Negara untuk menahan diri dari praktek korupsi.

 

 

 

 

Masyarakat sipil yang cerdas secara social politik akan memilih pimpinan (politis) dan pejabat Negara yang memiliki integritas diri yang mampu menahan diri dari korupsi dan merancang kebijakan kearah pembangunan ekonomi yang lebih baik. Melalui masyarakat sipil yang cerdas secara social politik pula pilar-pilar peradilan dan media massa dapat di awasi sehingga membentuk integritas nasional yang alergi korupsi.

Ketika kontrusi integritas Nasional berdiri kokoh dengan payung kecerdasar social politik masyarakat sipil, maka pembangunan ekonomi dapat distimulus dengan efektif. Masyarakat sipil akan mendorong pemerintah untuk menciptakan ruang pembangunan ekonomi yang potensial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

Merangkai kata untuk perubahan memang mudah. Namun, melaksankan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang sulit. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomi dan paripurna di Indonesia. Korupsi yang telah terlalu lama wabah yang tidak pernah tepat Sasaran ibarat “yang sakit Kepala, kok yang di obati tangan”. Pemberantasan korupsi seakan hanya menjadi komoditas politik, bahan retorika ampuh menarik simpati. Oleh sebab itu dibutuhkan kecerdasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan membuat keputusan politik mencegah makin mewabahnya penyakit kotor korupsi di Indonesia tidak mudah memang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Harian Kompas, 13 Juni 2006,

 

Gramedia Hikmahanto Juwana, Paper 2006, “Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia” MPKP, FE,UI.

 

Mobaryanto, artikel, “Keberpihakan dan Keadilan”, Jurnal Ekonomi Rakyat, UGM, 2004.

Jeremy Pope, “Confronting Corruption: The Element Of National Integrity System”. Transparency International, 2000.

 

Robet A Simanjuntak, “Implementasi Desentralisasi Fiskal: Problem, Prospek, dan Kebijakan”.  LPEM UI, 2003.

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah      .

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

 

makalah hukum asuransi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat-Nya. Alhamdulilaah Makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah HUKUM ASURANSI dengan Judul “ ASURANSI KERUGIAN DI INDONESIA”, karena terbatasnya ilmu yang dimiliki oleh penulis maka Makalah ini jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan Makalah ini. Semoga bantuan dan bimbingan yang telh diberikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Akhirnya penulis berharap semoga Makalah ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Kotabumi ,      Juli 2010

 

Penulis

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR………………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………. ii

BAB I PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah………………………………………………………. 1
  2. Rumusan Permasalahan ……………………………………………………… 4
  3. Tujuan dan Manfaat Penulisan ……………………………………………… 5

BAB II PEMBAHASAN

  1. Asuransi Kebakaran……………………………………………………………. 5

a.1. Evenemen dan Polis

  1. Asuransi Laut…………………………………………………………………… 9

b.1. Evenemen dan Polis

PENUTUPAN …………………………………………………………………………   14

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………….   15

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang masalah.

Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan peasuransian. Istilah perasuransian berasal kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi dua jenis kegiatan, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan perasuransian selalu meliputi perusahaan asuransi dan penunjang asuransi.

 

Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

 

Pengertian Asuransi bila di tinjau dari segi hukum merupakan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.

 

 

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, dan secara aspek hukum telah dituangkan dalam Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD)  pasal 246, “Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang taktentu.”

 

Selain dalam KUHD pasal 246, juga dalam Undang – undang asuransi No. 2 tahun 1992 pasal 1 disebutkan Äsuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu peristiwa pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

 

Pengertian lain, seperti dari Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum asuransi di Indonesia memberi pengertian asuransi sebagai berikut : “suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas”.

Robert I. Mehr dan Emerson Cammack, dalam bukunyaPrinciples of Insurance menyatakan bahwa suatu pengalihan risiko (transfer of risk) disebut asuransi.

D.S. Hansell, dalam bukunya Elements of Insurance menyatakan bahwa asuransi selalu berkaitan dengan risiko (Insurance is to do with risk).

 

 

Dalam asuransi konvensional perusahaan asuransi disebut Penanggung, sedangkan orang yang membeli produk Asuransi disebut Tertanggung atau Pemegang Polis,  Tertanggung membayar sejumlah uang yang disebut premi untuk membeli produk  yang disediakan oleh perusahaan asuransi . Premi asuransi yang dibayarkan oleh Tertanggung menjadi pendapatan perusahaan Asuransi, dengan kata lain terjadi perpindahan  kepemilikan dana premi dari Tertanggung kepada Perusahaan Asuransi.

 

Bila Tertanggung mengalami risiko sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak asuransi, maka Perusahaan Asuransi harus membayar sejumlah dana yang disebut Uang Pertanggungan kepada Tertangggung atau yang berhak menerimanya. Sebaliknya bila sampai akhir masa kontrak Tertanggung tidak mengalami risiko yang diperjanjikan maka kontrak Asuransi berakhir maka semua hak dan kewajiban kedua belah pihak berakhir. Dari proses diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perpindahan risiko financial yang dalam istilah asuransi disebut dengan transfer of risk dari Tertanggung kepada Penanggung.

 

Contoh, ketika seseorang membeli polis asuransi kebakaran untuk rumah tinggal dia akan membayar uang (premi) yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi, disaat yang sama perusahaan asuransi akan menanggung risiko finansial bila terjadi kebakaran atas rumah tinggal tersebut.  Contoh lain dalam asuransi jiwa, ketika seseorang membeli asuransi kematian (term insuransce) dengan jangka waktu  perjanjian 5 (lima) tahun dengan uang pertanggungan 100 juta rupiah, maka dia harus membayar premi yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi (misal 500 ribu rupiah) per tahun, artinya bila tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian diatas, maka ahli waris atau orang yang ditunjuk akan memperoleh uang dari perusahaan asuransi sebesar 100 juta, namun bila peserta hidup sampai akhir masa perjanjian maka dia tidak akan memperoleh apapun.

 

 

 

Ditinjau dari sudut syariah, contoh transaksi yang terjadi diatas dapat dikategorikan sebagai akad tabaduli (pertukaran atau jual beli), namun cacat karena ada  unsur gharar (ketidakjelasan), yaitu tidak jelas kapan pemegang polis akan mendapatkan uang pertanggungan karena dikaitkan dengan musibah seseorang (bisa tahun pertama, kedua atau tidak sama sekali karena masih hidup di akhir masa perjanjian). Ketika unsur  gharar terjadi maka terdapat juga unsur maisir (perjudian), karena dari transaksi diatas apabila terjadi klaim, perusahaan asuransi akan membayar uang pertanggungan kepada peserta  jauh lebih besar dibanding dari premi yang diberikan oleh peserta tersebut, juga sebaliknya bila peserta tidak mengalami risiko yang diperjanjikan, maka dia akan kehilangan semua premi yang telah dibayarnya.

 

Banyak masyarakat yang kurang memahai arti dari asuransi. Jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi adalah berupa proteksi akibat berbagai risiko yang mungkin terjadi. Akan tetapi sekarang ini dengan semakin berkembangnya produk asuransi serta kerja sama perusahaan asuransi dengan perusahaan di sektor lain seperti perbankan dan sekuritas, maka pengertian asuransi menjadi lebih luas bukan hanya sebagai sarana proteksi, tetapi juga sebagai tempat berinvestasi.

 

 

 

1.2 Rumusan masalah.

 

Perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian peruntungan. Kalau kejadian sebelumnya sudah terang akan terjadi atau si mempertanggungkan tidak turut serta berusaha supaya kejadian itu tidak terjadi atau dengan sengaja berusaha supaya kejadian itu datang, maka bagi asurator tidak ada kewajiban untuk melakukan kewajibannya.

 

 

 

1.3 Tujuan penulisan makalah

  1. Untuk memberi pengertian yang jelas tentang pengertian asuransi kerugian dalam masyarakat.
  2. Untuk mengetahui dan memberi penjelasan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam suatu asuransi.
  3. Untuk mengetahui hal-hal mengenai asuransi kerugian yang diatur dalam KUHD.

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. ASURANSI KEBAKARAN.

Asuransi kebakaran diatur dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-298 KUHD. Pengaturan ini sangat sederhana sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan asuransi sekarang. Karena pengaturanya sangat sederhana, maka perjanjian bebas antara tertanggung dan penanggung yang dituangkan dalam polis mempunyai fungsi penting dalam praktik asuransi kebakaran. Hal-hal mengenai asuransi kebakaran yang diatur dalam KUHD akan diuraikan melalui bahasan-bahasan berikut ini:

  1. Polis asuransi kebakaran
  2. Objek asuransi kebakaran
  3. Evenemen dan ganti rugi kebakaran
  4. Janji-janji khusus

 

 

 

 

Polis asuransi kebakaran selain harus memenuhi syarat-syarat umum pasal 256 KUHD, harus menyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran seperti di tentukan dalam pasal 287 KUHD. Untuk mengetahuui semua syarat ini serta syarat khusus yang harus termuat dalam polis asuransi kebakaran berikut ini disajikan isi pasal KUHD tersebut:

  1. Hari dan tanggal kapan asuransi kebakaran itu diadakan;
  2. Nama tertanggung yang mengadakan asuransi kebakaran untuk diri  sendiri atau untuk kepentigan pihak ketiga;
  3. Keterangan yang cukup jelas mengenai benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran;
  4. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran;
  5. Bahaya-bahaya penyebab kebakaran ditanggung oleh penaggung;
  6. Waktu bahaya-bahaya mulai berjalan dan berakhir menjadi tanggungan penaggung;
  7. Premi asuransi kebakaran yang dibayar oleh tertanggung;
  8. Janji-janji khusus yang diadakan oleh pihak-pihak dan keadaan yang perlu diketahui oleh dan untuk kepentingan penaggung
  9. Letak dan perbatasan benda yang diasuransikan
  10. Harga benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran
  11. Letak dan perbatasan gedung;

 

Benda yang menjadi objek asuransi kebakaran dapat berupa benda tetap seperti bangunan, rumah, pabrik, dan benda bergerak seperti kendaraan bermotor, kapal, serta benda bergerak yang terdapat didalam atau sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan. Misalnya gedung perkantoran dan benda bergerak kelengkapan kantor,kendaraan bermotor dan benda bergerak muatan kendaraan tersebut, rumah dan benda bergerak isi rumah tersebut. rincian benda objek asuransi kebakaran dicantumkan dalam polis, apa yang diasuransikan dan berapa jumlah asuransinya.

 

 

Benda objek asuransi kebakaran dapat ditentukan harganya atau belum ditentukan sama sekali. Penentuan harga benda objek asuransi kebakaran memang sulit dilaksanakan karna tidak semua benda itu sudah diketahui harganya, lagi pula dapat berubah harganya selama jangka waktu berlakunya asuransi kebakaran. Oleh karena itu penetuan harga benda objek asuransi tidak begitu diisyaratkan atau bukan syarat mutlak walaupun dalam pasal 287 KUHD dinyatakan sebagai salah satu syarat.

 

Yang penting adalah berapa jumlah asuransinya, mengingat ketentuan pasal 289 ayat (1) KUHD yang membolehkan pengadaan asuransi dengan jumlah penuh, dan ini harus tercantum dalam polis. Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung diatur dalam pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggung jawabnya semua kerugian yang ditimbulakan oleh terbakarnya benda asuransi.

 

Pengertian terbakar meliputi kebakaran biasa bahkan yang lebih luas dari pada itu. Dala pasal 290 KUHD disusun seba-sebab timbulnya kebakaran sangat luas:

 

  1. Petir, api sendiri, kurang hati-hati, dan kecelakaan lain-lain;
  2. Kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga musuh, perampok dan lain-lain.
  3. Sebab-sebab lain, dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya.

 

 

 

 

 

 

 

Rumusan pasal 290 KUHD  itu sangat luas, sebagai lex specialis dapt menghapuskan kekuatan berlakunya pasal 249 KUHD. Misalnya, kebakaran sendiri karena cacat pada benda asuransi yang menurut pasal 249 KUHD, penaggung tidak diwajibkan membayar ganti rugi namun menurut kententuan pasal 290 KUHD, penaggung berkewajiban membayar ganti kerugian. Menurut volma, apabila diteliti susunan sebab-sebab yang terdapat dalam pasal 290 KUHD khususnya kata-kata pada bagian akhir pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembentukan undang-undang memang menghendaki sebab-sebab yang sangat luas, tidak hanya terdapat bahaya dari luar tetapi juga terhadap bahaya dari dalam menjadi tanggung jawab penanggung.

 

Pada asuransi kebakaran mengenai hak milik berupa gedung, tertanggung dapat minta diperjanjikan:

a.kerugian yang timbul pada gedung hak milik supaya diganti; atau

b.gedung itu supaya dibangun kembali.

c.gedung itu supaya diperbaiki.

 

 

Dalam hal ada janji “pembangunan kembali”, tertanggung wajib membangunnya kembali atau memperbaiki gedungnya dengan biaya penanggung. Penanggung berhak mengawasi agar uang yang diberikannya penanggung itu dalam waktu yang kalau perlu telah ditentukan oleh hakim benar-benar digunakan untuk membangun gedung yang terbakar itu . Atas permintaan penanggung, hakim dapat membebani tertanggung untuk memberi jaminan secukupnya, bilamana ada alasan untuk itu (pasal 288 ayat ayat (3) KUHD ).

 

 

 

 

 

 

B . ASURANSI LAUT.

 

Asuransi laut merupakan salah satu asuransi kerugian yang diatur secara lengkap dalam KUHD. Berkembangnya asuransi laut karena pelaksanaan pengangkutan atau pelayaran melalui laut yang penuh dengan ancaman bahaya laut. Asuransi laut diatur dalam:

  1. Buku I Bab IX pasal 246-286 KUHD tentang asuransi pada umumnya sejauh tidak diatur dengan ketentuan khusus.
  2. Buku II Bab IX pasal 592-685 tentang asuransi bahaya laut, dan Bab X Pasal 686-695 KUHD tentang asuransi bahaya sungai dan periran pedalaman.
  3. Buku II Bab XI Pasal 709-721 KUHD tentang avarai.
  4. Buku II Bab XII Pasal 744 KUHD tentang berakhirnya perikatan dalam perdagangan laut.

 

Dalam pengertian asuransi laut tidak terbatas pada lingkungan laut saja, melainkan meliputi juga linkungan darat dan perairan darat (sungai dan danau). Bahaya-bahaya yang ditanggung tidak hanya terbatas pada bahaya yang terjadi laut, tetapi juga mengenai bahaya-bahaya terusan yang dapat terjadi selama berlangsungnya angkutan, misalnya bahaya kebakaran di pelabuhan. Asuransi laut pada dasarnya meliputi unsur-unsur berikut:

  1. Objek asuransi yang diancam bahaya,selalu terdiri dari kapal dan barang muatan.
  2. Jenis bahaya yang mengancam benda asuransi, yang bersumber dari alam (badai, gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, dsb) dan yang bersumber dari manusia, sperti perompakan bajak laut, pemberontakan awak kapal, penahanan, dsb.
  3. Bermacam jenis benda asuransi, yaitu tubuh kapal, muatan kapal, alat perlengkapan kapal, bahan keperluan hidup, biaya angkutan.

 

 

Polis asuransi laut laut merupakan akta yang harus ditandatangani oleh penanggung, dengan demikian berfungsi sebagai bukti telah terjadi perjanjian asuransi laut antara tertanggung dan penanggung. Asuransi laut di negara-negara maju pada umumnya dibuat di bursa dengan perantaraan pialang, karena itu polis yang digunakan  adalah polis bursa. Menurut praktik asuransi laut di Indonesia, asuransi laut umumnya dibuat di perusahaan dengan menggunakan polis perusahaan dengan menggunakan polis perusahaan yang mempunyai bentuk sendiri-sendiri menurut kehendak perusahaan yang membuatnya.

 

Menurut ketentuan pasal 593 KUHD, yang dapat menjadi objek asuransi laut adalah benda-benda berikut ini:

  1. Tubuh kapal kosong atau bermuatan, dengan atau tanpa persenjataan, berlayar sendirian atau bersama-sama dengan kapal lain.
  2. Alat perlengkapan kapal.
  3. Alat perlengkapan perang.
  4. Bahan keperluan hidup bagi kapal.
  5. Barang-barang muatan.
  6. Keuntungan yang diharapkan diperoleh.
  7. Biaya angkutan yang akan diterima.

 

 

Pada asuransi atas kapal tanpa penjelasan lebih lanjut, harus diartikan sebagai asuransi kapal kosong (kasko), alat perlengkapan kapal, dan alat perlengkapan perang. Yang dimaksud dengan kapal kosong adalah kapal tanpa alat perlengkapan, tanpa muatan dan lain lain isi kapal.

 

 

 

 

Undang-undang tidak mengatur tentang asuransi keselamatan perjalanan kapal, yang bukan mengenai kasko. Asuransi ini diadakan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung, dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum asuransi dan tidak berlaku ketentuan-ketentuan asuransi kapal pada khususnya.

 

Asuransi laut dapat juga diadakan atas barang muatan tetapi kapal yang mengangkutnya tidak jelas, sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal itu tidak ada. Asuransi laut ini disebut asuransi In Quovis. Asuransi In Quovis diatur dalam pasal 595 KUHD sebagai berikut:

“Apabila tertanggung tidak mengetahui dalam kapal mana barang-barang yang akan diterimanya itu dimuat, maka penyebutan nama kapal dan nakodanya tidak diharuskan, asalkan dalam polisnya dinyatakan tentang tidak diketahuinya hal itu oleh tertanggung disertai tanggal dan nama penanda tanganan surat pengantar yang terakhir. Dengan cara ini kepentingan tertanggung dapat diasuransikan untuk suatu waktu tertentu”.

 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, barang-barang muatan dapat diasuransikan secara in quovis, apabila dipenuhi tiga syarat yang dicantumkan dalam polis, yaitu:

  1. Tertanggung betul-betul tidak mengetahui kapal yang memuat barang-barangnya.
  2. Tanggal dan nama penanda tangan surat pengantar yang terakhir.
  3. Kepentingan tertanggung hanya dapat diasuransikan untuk suatu waktu tertentu saja.

 

 

 

 

 

Dalam hal terjadi evenemen yang menimpa kapal yang mengangkut barang-barang yang diasuransikan itu, tertanggung wajib membuktikan bahwa barang-barangnya itu telah dimuat dalam kapal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan (pasal 650 KUHD). Bahaya-bahaya laut yang digolongkan sebagai evenemen terdiri dari dua golongan, yaitu:

 

  1. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari alam, misalnya badai, gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, batu karang, gunung es, dll

 

  1. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari manusia, baik dari awak kapal maupun dari pihak ketiga, misalnya pemberontakan awak, penahanan dan perampasan oleh penguasa negara.

 

 

Walaupun dalam asuransi kapal dan barang-barang muatan telah diatur saat mulai dan berakhirnya asuransi laut, pasal 634 KUHD memberikan kebebasan kepada tertanggung dan penanggung untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan itu.menurut ketentuan pasal 634 KUHD, tertanggung dan penanggung bebas memperjanjikan lain dalam polis tentang saat mulai dan berakhirnya bahaya yang menjadi beban penanggung.

Pasal 643 KUHD mengatur tentang asuransi barang-barang cair yang dapat meleleh, seperti minyak, anggur, sirup. Apabila terjadi kebocoaran pada tempat penyimpanannya atau karena gocangan-goncangan sehingga benda itu meleleh atau mengalir ke luar, maka berkuranglah benda cair itu dan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Kerugian ini bukan menjadi beban penanggung apabila diadkan janji khusus dengan klausula “bebas dari kebocoran dan meleleh” yang dicantumkan dalam polis. Tetapi jika kebocoran itu terjadi karena tabrakan, pecah, atau terdamparnya kapal, kerugian ini menjadi beban penanggung.

 

 

 

Pasal 646 KUHD mengatur tentangasuransi barang-barang yang dapat ruak atau busuk. Apabila asuransi dibuat dengan klausula “bebas dari kerusakan” , maka penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang-barang apabila barang-barang tersebut sampai ditempat tujuan dalam keadaan rusak atau busuk.

 

Penanggung juga bebas dari tanggung jawab apabila barang-barang itu selama dalam perjalanan atau setelah sampai di pelabuhan darurat dijual karena rusak atau dikhawatirkan akan membusuk, dan akan menulari barang-barang lainnya. Tetapi kerugian yang ditimbulkan oleh avarai umum misalnya karena barang-barang terpaksa dibuang ke laut, perampasan, kapal tenggelam, menjadi beban penanggung walaupun asuransi dibuat dengan klausula “bebas dari kerusakan”.

 

Menurut ketentuan pasal 647 KUHD, dalam suatu asuransi dengan janji (klausula) “bebas dari molest”, penanggung dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian jika barang-barang yang diasuransikan  musnah atau busuk karena kerusakan, perampasan, perampokan di laut, penahanan atas perintah penguasa, pernyataan perang dan tindakan pembalasan.

 

Asuransi gugur segera setelah barang-barang yang diasuransikan karena molest tertahan atau menyimpang dari jurusannya. Meskipun demikian, semua kerugian yang diderita sebelum terjadi molest tertahan atau menyimpang dari jurusannya. Meskipun demikian, semua kerugian yang diderita sebelum terjadi molest menjadi tanggungan penanggung.

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP

Asuransi merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi risiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan Asuransi kerugian selaku penanggung.

 

Sebagai imbalannya, tertanggung bersedia membayar sejumlah premi yang telah disepakati. Dengan demikian, tertanggung yang berkepentingan merasa aman dari ancaman kerugian, sebab jika kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya.

 

Tertanggung sebagai pihak mempunyai kepentingan terterntu dalam kegiatan usaha atau hubungan dengan pihak lain dalam masyarakat. Kepentingan yang dimaksud adalah tanggung jawab akibat perbuatannya terhadap pihak ketiga, misalnya perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan tidak mampu membayar hutang kepada pihak kreditur.

 

Risiko tanggung jawab terhadap pihak ketiga inilah yang dialihkan kepada penanggung. Dalam bahasa inggris, tanggung jawab ini disebut third party lialibility. Dalam kenyataannya, bentuk asuransi yang menanggung kerugian yang timbul dari tanggung jawab tertanggung terhadap pihak ketiga diperlukan sekali.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

HMN.Purwosutjipto,Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1: Pengetahuan Dasar

Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta.

HMN. Purwosutjipto,Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan, Djambatan, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad,Hukum Perusahaan Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad,Hukum Asuransi  Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laporan KKN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya yang terus terlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini. Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini diajukan untuk memenuhi kelulusan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) semester VI pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ( STIH) Muhammadiyah Kotabumi Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

  1. Bapak Kuspermadi Putra, SH,MH, selaku Ketua STIH Muhammadiyah Kotabumi.
  2. Bapak Slamet Haryadi, SH,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami.
  3. Bapak M.Idran, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami.
  4. Bapak Kombes Pol.Drs.Napoleon Bonaparte, Dir Reskrim Polda DIY yang telah memberikan izin tempat penelitian dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami.
  5. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan KKN ini masih terdapat kekurangan yang menyebabkan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya suatu laporan yang lebih baik lagi. Namun demikian laporan ini diharapkan sedikitnya dapat memberikan mamfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Akhir kata semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………….. ii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang………………………………………………………………………………. 1

I.2. Tujuan dan Manfaat ………………………………………………………………………. 2

I.2.1. Tujuan ………………………………………………………………………………… 2

I.2.2. Manfaat ………………………………………………………………………………. 2

I.3. Waktu dan Tempat ………………………………………………………………………… 3

I.3.1 Waktu ………………………………………………………………………………….. 3

I.3.2 Tempat ………………………………………………………………………………… 3

I.4. Sistematika …………………………………………………………………………………… 3

BAB II  DISKRIPSI INSTANSI TEMPAT KKN

II.1. Visi dan Misi KAPOLDA DIY …………………………………………………….. 4

II.1.1. Visi KAPOLDA DIY ……………………………………………………….. 4

II.1.2. Misi KAPOLDA DIY ………………………………………………………. 4

II.2. Sejarah POLDA DIY …………………………………………………………………… 5

BAB III  METODE PENULISAN

III.1. Pendekatan Masalah …………………………………………………………………… 8

III.2. Sumber dan Jenis Data ………………………………………………………………… 8

III.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ………………………………… 9

III.4. Analisis Data  …………………………………………………………………………….. 10

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Keadaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ………………………………. 11

IV.2. Peran POLDA DIY ……………………………………………………………………. 12

IV.3. Jenis dan Macam Modus Operandi Kejahatan

Di Daerah Istimewa Yogyakarta …………………………………………………… 13

IV.4. Penanggulangan dan Penindakan Kejahatan ………………………………….. 14

IV.4.1. Peran POLDA DIY …………………………………………………………. 15

BAB V  PENUTUP

V.1. Kesimpulan …………………………………………………………………………………. 19

V.2. Saran ………………………………………………………………………………………….. 20

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

Bahwa Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) sebagai salah satu mata kuliah pengembangan Kompetensi Berkarya yang wajib di ikuti dan dilaksanakan oleh mahasiswa. Untuk mengikuti dan melaksanakan KKN, adalah mahasiswa semester VI yang sedang mengikuti mata kuliah KKN atau mahasiswa yang tahun sebelumnya  yang belum ikut karena sesuatu hal atau yang belum lulus KKN.

Dalam pelaksanaan KKN ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu hukum pada instansi tempat pelaksanan KKN untuk memahami masalah yang di hadapin dalam suatu instansi tempat pelaksanaan KKN. Selain pemahaman masalah yang di hadapin dalam pelaksanaan KKN ini mahasiswa dapat mengetahui bagimana berkerjanya hukum pada instansi pelaksanaan KKN.

Program pelaksanaan KKN ini juga dimaksudkan untuk mendekatkan mahasiswa kepada dunia kerja, sehingga saat mahasiswa selesai melaksanakan studi dibangku kuliah mahasiswa mampu beradaptasi di dunia kerja. Jadi mahasiswa tidak merasakan keraguan dalam penerapan ilmu hukum yang telah diterima dibangku perkuliahan.

Indikasi ditahun 2010 makin meningkatnya tindak pidana dengan berbagai modus yang semakin beraneka ragam ,untuk itu diharapkan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum KKN mandiri 2009-2010 dapat melakukan pengenalan langsung di bidang hukum.

I.2. TUJUAN DAN MANFAAT.

I.2.1. Tujuan.

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan KKN tahun Akademik 2010 mencakup aspek tujuan yaitu :

  1. Tujuan umum.

Tujuan umum dalam pelaksanaan KKn ini adalah mahasiswa mampu mengembangkan ilmu hukum dibangku kuliah dengan mengenali dan memahami masalah yang dihadapin dalam praktek dunia kerja hukum dalam lembaga/pemerintah maupun swasta. Mahasiswa dapat memberikan alternative solusi terhadap masalah hukum yang dihadapin oleh dunia kerja dimana mahasiswa melaksanakan KKN.

  1. Tujuan khusus.

Mahasiswa mampu meningkatkan kemahiran hukum dari pengalaman KKN sesuai bidang hukum yang diminatin dalam dunia kerja yang berskala nasional dan transnasional. Memperkenalkan mahasiswa kepada lingkungan fisik, administratif, akademis dan social psikologis tempat KKN berlangsung, dan mengaplikasikan ilmu yang didapat bangku perkuliahan kepada dunia kerja.

I.2.2. Manfaat.

Ada pun  manfaat yang di dapat oleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKN ini ialah :

  1. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dari dunia kerja mengenai berkerjanya hukum pada lembaga kerja berskala nasional dan transnasional.
  2. Mahasiswa memperoleh pengetahuan praktis dari bekerjanya hukum dengan prosedur mekanisme dan pelaksanaan aturan dan implementasi hukumnya.
  3. Mahasiswa dapat menaplikasikan hasil pengalaman KKN dengan pengetahuan di bangku kuliah secara arif dan solutif.

I.3. WAKTU DAN TEMPAT.

I.3.1. Waktu.

Kegiaatan KKN Tahun Akademik 2010 dilaksanakan selama 5 hari pada tanggal 6 s/d 11 juli 2010.

I.3.2. Tempat.

Tempat pelaksanaan KKN Di Daerah Istimewa Yogyakarta, di instansi Kepolisian Republik Iindonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

I.4. SISTEMATIKA.

Dalam Laporan KKN ini penulis membagi menjadi 5 Bab, untuk memudahkan membaca dan memahami isi Laporan KKN ini. 5 Bab tersebut yaitu :

  1. I.            PENDAHULUAN.
  2. II.            DISKRIPSI INSTANSI TEMPAT KKN.
  3. III.            METODE, TEORI ATAU DASAR HUKUM.
  4. IV.            HASIL DAN PEMBAHASAN
  5. V.            PENUTUP.

BAB II

DISKRIPSI INSTANSI TEMPAT KKN

II.1.Visi dan Misi KAPOLDA DIY.

II.1.1. Visi KAPOLDA DIY.

“ Terwujudnya postur Polri yang jujur, disiplin, komunikatif, cinta kasih dan selalu bersyukur sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum diwilayah hukum Polda DIY “

II.1.2. Misi KAPOLDA DIY.

  • Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap atau responsif, dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
  • Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah hukum Polda DIY, serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas dengan mengembangkan Community Policing.
  • Memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
  • Menegakkan hukum secara proporsional, obyektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
  • Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polda DIY guna mendukung operasional tugas Polri melalui pendekatan kejujuran, disiplin, kamunikasi, cinta kasih, dan selalu bersyukur

II.2. Sejarah POLDA DIY.

Pada tanggal 10 Juli 1948 Undang-Undang no.2 Tn 1948 yang di tetapkan di Yogyakarta, kepada Penilik Kepolisian merubah namanya menjadi Kepala Kepolisian Propinsi DIY menjadi Kepolisian Wilayah Yogyakarta. Pada saat itu Polisi Wilayah hanya terdapat bagian sbb:

  1. Bagian umum
  2. Bagian Reserse Kriminal
  3. Bagian Pegawas Aliran Masyarakat

Demikian dengan Polisi Sub Wilayah mempunyai bagian yang sama dengan Polisi Wilayah, dengan terbentuknya Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 17 Agustus 1950 pada Polisi Sub Wilayah terdapat pos-pos polisi. Disusul dengan order Kepala Kepolisian Negara tanggal 13 Mei 1951 No.2/II/1951, pada kantor Polisi Wilayah bertambah bagian-bagiannya yaitu :

  1. Bagian Umum.
  2. Bagian Pengawas Aliran Masyarakat.
  3. Bagian Reserse Kriminal.
  4. Bagian Keuangan.
  5. Bagian Perlengkapan.

Sehubungan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No: I / 1957 tentang pembentukan daerah Swantara , maka susunan Kepolisian berubah. Kepolisian Wilayah Yogyakarta dirubah menjadi Distrik Kepolisian Yogyakarta , sedangkan Kepolisian kecamatan diubah menjadi Sektor Kepolisian.

Perubahan nama dan type Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1967 s/d 2002 yaitu :

  1. Berdasarkan peraturan MENPANGAK No.Pol.: 5 / PRT / Menpangak / 1967 tanggal 1 Juli 1967 Kepolisian Yogyakarta menjadi Komando Daerah Inspeksi Yogyakarta.
  2. Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: 41/ SK / Kapolri tanggal 25 April 1971 Komando daerah Inspeksi Yogyakarta diubah menjadi Komando Antar Resort ( KOMTARRES ) Yogyakarta.
  3. Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: Skep / 55 / VII / 1977 tanggal 1 Juli 1977 KOMTARRES Yogyakarta menjadi Komando Wilayah 96 ( KOWIL 96 ) Yogyakarta.
  4. Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: Skep / 108 / 1985 tanggal 1 Juli 1985 KOWIL 96 Yogyakarta menjadi Kepolisian Wilayah (POLWIL) Yogyakarta, sedangkan pada bulan September 1989 Polwil yang terletak di Jln. Malioboro di pindahkan ke Jln. Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta.
  5. Berdasarkan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / 08 / IX / 1996 tanggal 16 September 1996 POLWIL Yogyakarta menjadi Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta type C.
  6. Berdasarkan Keputusan Menhankam/ Panglima TNI No.Pol.: Kep/ 14 / M/ 1999 tanggal 30 Agustus 1999 Kepolisian Daerah mengalami Validasi dari type C menjadi type B.
  7. Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober tentang perubahan struktur Polda pola umum Polda DIY.
  8. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / 58 / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang penetapan Dik Pam Pariwisata di Polda DIY dan Polda Bali.

Saat ini Polda DIY memiliki 1 Poltabes, 4 Polres dan 73 Polsek yang tersebar di seluruh wilayah dengan perincian sbb:

  1. Poltabes Yogyakarta membawahi 14 Polsek.
  2. Polres Sleman membawahi 18 Polsek.
  3. Polres Bantul membawahi 17 Polsek.
  4. Polres Kulonprogo membawahi 17 Polsek
  5. Polres Gunung Kidul membawahi 18 Polsek

Dari riwayat perkembangan Polda DIY ini tentunya membawa dampak /konsekuensi baik dari segi organisasi dan sumber daya manusia untuk lebih meningkatkan dalam melayani, mengayomi, dan melindungi kepada masyarakat di wilayah hukum Polda DIY.

BAB III

METODE PENULISAN

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam KKN Mandiri, diperlukan metode ilmiah yang disebut metodologi.Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

III.1  Pendekatan Masalah :

Pendekatan masalah yang digunakan dalam laporan ini adalah :

  1. Pendekatan secara normative, yaitu penedekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah teori – teori, konsep – konsep, pandangan – pandangan serta perumusan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian perpustakaan.
  2. Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan jalan melihat langsung di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

III.2   Sumber dan Jenis Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis ,terarah dan bertujuan, maka data yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi.Data yang digunakan dalam laporan ini yaitu:

  1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelotian di lapangan atau dengan mengadakan wawancara terhadap Kapolda, Dir reskrim dan para anggotanya.
  2. Data Skunder,adalah data yang diperoleh dari study kepustakaan dengan cara membaca,mencatat,dan mengutip bahan – bahan tentang Polda DIY

III.3   Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

  1. Studi Pustaka

Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan dengan jalan mempelajari,menelaah dan mengutip data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

  1. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer,dengan cara observasi dan wawancara, observasi dimaksudkan adalah pengamatan dan pencatatan data yang dilakukan di lokasi penelitian. Sedangkan wawancara adalah proses Tanya jawab secara langsung dengan pihak – pihak terkait dalam penelitian ini

Dalam wawancara tersebut terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang bersifat garis besarnya saja sebagai pedoman dalam melakukan wawancara,kemudian pertanyaan tersebut selanjutnya dikembangkan pada saat wawancara berlangsung

Adapun pihak yang menjadi responden penulis untuk diwawancarai adalah:

  • Drs. Napoleon Bonaparte ( DIR RESKRIM Polda DIY)

III.4 Analisis Data.

Dari keseluruhan data yang sudah didapat, kemudian dip roses melalui pengolahan data dengan cara :

  1. Editing, yaitu data yang telah diproleh diperiksa kelengkapan dan kejelasan.
  2. Coding, yaitu mengklarifikasi jawaban responden sesuai kebutuhan dalam permasalahan yang ada.
  3. Analisis Data, dari keseluruhan data yang diperoleh ,maka kegiatan yang terakhir dilakuakan adalah menganalisis data.Dalam menganalisis data ,penulis melakukannya secara deskriptif kulitatif,yaitu menguraikan data kedalam bentuk kalimat secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan,sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian

BAB IV

HASIL dan PEMBAHASAN

IV.1. Keadaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara Geografis posisi Daerah Istimewa Yogyakarta diantara 7º.33 sampai 8º.12 LS dan 11º.00 sampai 11º.50 BT. Yang mana Daerah Istimewa Yogyakarta berbatasan dengan :

  • Selatan             : Lautan Indonesia
  • Tengggara        : Kabupaten Wonogiri
  • Timur Laut      : Kabupaten Klaten
  • Barat Laut       : Magelang
  • Barat                : Purworejo

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah 579679 KM2 dengan jumlah penduduk 3.434.534 ( pada 2007 ) dimana Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 5 Kabupaten dan Kotamadya yaitu:

  1. Kotamadya Yogyakarta.
  2. Kabupaten Bantul.
  3. Kabupaten Sleman.
  4. Kabupaten Gunung Kidul.
  5. Kabupaten Kulon Progo.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

  1. Penangkapan hasil ikan di Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul dan Kab. Kulon Progo
  2. Penambangan batu kalsit di Kab. Gunung Kidul
  3. Penambangan batu kapur di Kab.Gunung Kidul dan Kab. Kulon Progo
  4. Penambangan pasir, perikanan air tawar dan perkebunan salak di Kab. Sleman
  5. Pasir besi di pantai Kulon Progo yang belum dikelola sama sekali

IV.2. Peranan POLDA DIY.

Untuk membahas peranan Polda DIY dalam tindak pidana yang sering terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, harus kita ketahui dahulu mengenai DIR RESKRIM Polda DIY atau yang dikenal DIREKTORAT RESERSE DAN KRIMINAL.

Dit Reskrim adalah unsur pelaksana Utama Polda yang berada dibawah Kapolda. bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dan fungsi Laboratorium Forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum , koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam menyelenggaraka tugas dimaksud Dit Reskrim menyelenggarakan fungsi sbb :

  • Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Dit Reskrim , dalam lingkungan Polda
  • Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak pidana umum dan tertentu , dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja , anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
  • Penyelenggaraan fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayan umum.
  • Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidak PPNS.
  • Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim.

IV.3. Jenis dan Macam Modus Operandi Kejahatan di DIY.

DIY merupakan salah satu kota Pariwisata di yang ada di Indonesia yang diminatin oleh para wisatawan yang berasal dari dalam Negeri maupun manca Negara. Selain sebagai kota Pariwisata DIY juga disebut sebagai kota pelajar, dimana DIY memiliki ratusan universitas maupun perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Mahasiswa yang kuliah di unversitas/perguruan tinggi yang berada di DIY tidak hanya berasal dari dalam negeri akan tetapi ada juga dari Negara tetangga. Dengan demikian di DIY terdapat berbagai macam perkumpulan maupun komunitas mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di dalam negeri maupun dari Negara tetangga.

Begitu banyaknya komunitas atau perkumpulan dari berbagai mahasiswa yang berasal dari luar daerah DIY baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tidak menutup kemungkinan di DIY rawan akan terjadi tindak pidana, yang diakibatkan oleh gesekan-gesakan antara komunitas maupun perkumpulan yang ada di DIY.

Adapun data tindak pidana yang terjadi yang ada di POLDA DIY adalah :

No. Jenis Kejahatan Modus Operandi
1.

2.

3.

4.

5.

CURAS

CUR MOBIL

CURANMOR

ANIRAT

PEMBUNUHAN

–       Dengan merusak

–       Todong dengan Senpi, bacok dengan Sajam, sekap korban, dan rampas paksa akibatkan korban luka.

–       Rusak kunci dengan kunci palsu.

–       Pukul korban dengan alat atau tangan kosong.

–       Tusuk atau bacok dengan sajam.

IV.4. Penanggulangan dan Penindakan Kejahatan.

Perkembangan globalisasi juga  berekses negatif, dengan kemunculan dan berkembangnya kejahatan kontemporer sejalan dengan perkembangan tersebut dan kemajuan iptek terutama teknologi informasi. Masyarakat dan negara dunia sudah menjadi satu, perubahan terjadi sangat cepat, disertai keterbukaan hubungan antar bangsa dan negara, yang tiada batas-batas kekuasaan, pasar, pemanfaatan teknologi, aliran barang dan jasa, serta pengetahuan manusia.

Perubahan di suatu wilayah dapat ikut menentukan perubahan di wilayah lain secara global. Norma-norma, tatanan, ikatan yang mendunia menelusup dan menguasai segala kompleksitas dan keanekaragaman lokal, identitas etnik–bangsa, sehingga melahirkan penyeragaman, yang barang tentu berakibat ketidakseimbangan terjadi di antara negara-negara, komunitas-komunitas kekuasaan dan penguasaan aneka sumber daya.

Perkembangan globalisasi, khususnya ekonomi bermuatan ekses positif maupun negatif. Dalam hal ini perlunya peran hukum dalam kehidupan perekonomian, yang bersifat nasional maupun internasional, yang tidak dapat dibedakan lagi karena pengaturan hukum sudah menjadi global. Sehubungan dengan potensi kriminal terkait dengan pendayagunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.

IV.4.1 Langkah-Langkah Kebijakan Penanggulangan dan Penindakan Kejahatan.

Untuk melakukan penanggulangan kejahatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, POLDA DIY berupaya dengan melakukan langkah-langkah kebijakan. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh POLDA DIY ini antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Melaksanakan Operasi Mandiri Kewilayahan / Terpusat.

Operasi yang telah dilakukan oleh POLDA DIY dari tahun 2009 s/d 2010 yaitu:

No

Sandi Ops Tgl Pelaks Sasaran

Ket

1

2

3

4

5

Ops Curas Progo

2010

Ops Pekat Progo

2009

Ops Curat Progo

2009

Ops Haki Progo

2009

Ops Curanmor Progo 2009

26 Mar s/d 9

Apr 2010

14 s/d 28

Agsts 2009

14 s/d 28

Peb 2009

21 s/d 30

Okt 2009

2 s/d 16

Nop 2009

Kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Penanggulangan ke jahatan premanisme, perjudian,pornografi, miras dan kejahatan lainnya.

Kejahatan pencurian dengan pemberatan

Penanggulangan ter hadap penyalahguna an CD, DVD, MP3, baik musik / film bajakan, persewaan film porno dan sofware bajakan serta buku dan karya ilmiah bajakan.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ops mandiri kewilayahan

Ops mandiri kewilayahan

Ops mandiri kewilayahan

Ops mandiri kewilayahan

Ops mandiri kewilayahan

  1. Menempatkan Personil Dengan Memperhatikan Wilayah Rawan.
  2. Meningkatkan upaya pengungkapan kasus, untuk memungkinkan masyarakat Yogyakarta mempunyai kepercayaan dan kemampuan serta turut peduli dalam mendukung operasi kepolisian.
  3. Membangun kepercayaan dari masyarakat sebagai organisasi yang peduli dan kredibel, mampu membangun kerjasama / partnership dengan Instansi Pemerintah Daerah untuk menciptakan rasa aman dan mulai membangun kesempatan agar semakin tangguh menghadapi kompleksitas kejahatan.
  4. Memperluas kepercayaan berbagai lapisan masyarakat terhadap Polri khususnya Dit Reskrim Polda DIY.
  5. Memberdayakan penyelidikan dan penyidikan dibawah pada tingkat Polres dan Polsek makin efisien dan efektif.
  6. Mengimplementasikan manajemen kepolisian yang profesional melalui :
  1. Mewujudkan penyidik dan penyidik pembantu yang profesional dan proporsional dalam rangka menegakkan hukum, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
  2. Melaksanakan peningkatan ketrampilan personil dengan cara mengikutsertakan dalam pelaksanaan pelatihan.
  3. Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana teknologi modern yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan cyber crime.
  • Manajemen administrasi, keuangan dan anggaran yang akuntabel, efisien dan lancar.
  • Manajemen sumber daya manusia Dit Reskrim Polda DIY yang mahir, terpuji dan patuh hukum.
  1. Meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan pada semua dimensi   misi Polda DIY.
  1. Mendekatkan dan meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat seluas-luasnya dan sepanjang waktu 24 jam setiap hari, dengan berbekal etika dan perilaku dan pelayanan yang profesional, manusiwi, tegas serta tidak diskriminatif.
  1. Mempercepat proses penegakan hukum atas semua pelanggaran hukum yang tergolong pada 4 ( empat ) jenis kejahatan : kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan atas kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
  2. Bersama seluruh komponen bangsa memelihara dan mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.
  3. Melanjutkan penyempurnaan sistem rekrutmen personel Reskrim melalui mekanisme serta ikut menyempurnakan kurikulum BA Magang Reskrim guna perubahan perilaku anggota Reskrim sejak magang dengan output mahir, terpuji dan trampil dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
  4. Mengembangkan fasilitas dan meteriil / peralatan Polri baik bersumber dari APBN maupun APBD, guna menunjang pelaksanaan tugas operasional sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.
  5. Memantapkan pelaksanaan penataan sistem dukungan anggaran, baik yang berkaitan dengan DIPA sebagai otorisasi, anggaran berbasis kinerja maupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta perubahan menjadi domain sipil dalam fungsi ketertiban dan keamanan sub fungsi keamanan, selanjutnya dijabarkan menjadi 8 program yang mewadahi berbagai kegiatan Polri.
  6. Memelihara dan meningkatkan kemampuan penyidik / penyidik pembantu melalui pelatihan – pelatihan dan ketrampilan secara terus menerus dan konsisten.
  7. Memelihara soliditas institusi Polri Polda DIY dan menindak tegas oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum.
  8. Mengamankan setiap kebijaksanaan pemerintah dan melakukan antisipasi dini terhadap penyimpangan yang mengarah kepada disintregasi bangsa dan timbulnya gejolak sosial.
  1. Dalam rangka penegakan hukum, melaksanakan penanggulangan kejahatan yang dibagi menjadi 4 ( empat ) kelompok yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang bersifat kontijensi, secara konsinten dan berkeadilan.
  2. Melaksanakan koordinasi dengan Criminal Justice System dan unsur terkait secara rutin dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum.
  3. Melaksanakan pelayanan Kepolisian, bimbingan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN.

Berdasarkan laporan hasil penelitian lapangan ( survey ) di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta hal yang menghambat kegiatan aparat dalam rangka Penanggulangan dan penindakan   kejahatan yang terjadi wilayah hukum Polda DIY ialah :

·         Pencapaian tingkat profesionalisme aparat penegak hukum yang belum optimal.

·         Belum meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, juga menyebabkan banyaknya sumber kriminalitas yang tidak dilaporkan oleh masyarakat.

·         Kondisi kesadaran hukum masyarakat yang rendah sebagai akibat tingkat pendidikan yang belum memenuhi harapan masyarakat.

·         Kekurangresponan aparat menanggapi laporan masyarakat menyebabkan timbulnya kecenderungan main hakim sendiri dalam penyelesaian kasus – kasus pelanggaran hukum tertentu.

V.2. SARAN.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran berupa berikut :

  • Mengembangkan sistem dan metode pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kejahatan dalam rangka penegakan hukum.
  • Membangun performen penyidik dan penyidik pembantu yang profesional, yang memiliki integritas kepribadian yang handal, patuh hukum, bertanggung jawab dan menjunjung HAM.
  • Mengembangkan sistem dan manajemen pelaksaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum.
  • Membangun dan meningkatkan kemampuan profesional penyidik dan penyidik pembantu untuk penanganan kasus konvensional, kasus transnasional, kasus yang merugikan kekayaan negara dan kasus berimplikasi kontijensi.
  • Membangun dan melengkapi sarana dan peralatan penyidikan untuk penanganan tindak pidana konvensional sampai dengan kejahatan transnasional.
  • Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi forensik dan identifikasi kepolisian dalam rangka mengembangkan kemampuan penyidikan tindak pidana secara ilmiah.
  • Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memberantas kejahatan bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan sebagai negara hukum.
  • Memelihara solidaritas institusi Dit Reskrim dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi sebagai upaya menyamakan visi dan misi Dit Reskrim.
  • Menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian dalam rangka mendukung penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T.Kansil.1986.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Balai Pustaka. Jakarta.

M.Yahya Harahap.1985.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.Pustaka Kartini.Jakarta.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah.2003.Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

Poernomo Bambang.1993.Asas Hukum Pidana.Ghalia Indonesia.Yogyakarta.

Schamffmeister.2003.Hukum Pidana.Liberty.Yogyakarta

LAPORAN KULIAH KERJA NYATA

PENEGAKAN HUKUM PIDANA

TERKAIT DENGAN MODUS OPERANDI KEJAHATAN NASIONAL DAN TRANSNASIONAL

Di

POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh

Nama         : WINCI KIKI SYAHFUTRA

Npm           : 0702862096………………..

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH

KOTABUMI LAMPUNG

TAHUN 2010

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!